Indonesia sebagai Proyek Politik: Menggali di Balik Ambisi Para Politikus
Dalam dunia politik, Indonesia seringkali dipandang sebagai "proyek besar." Namun, pandangan ini bukan didasarkan pada semangat kebangsaan atau tekad untuk membangun negeri yang lebih baik. Sebaliknya, bagi sebagian politikus, Indonesia lebih dianggap sebagai ladang yang siap untuk "dikeruk" habis-habisan. Kutipan dari Tempo yang menyebut bahwa "Bagi para politikus, Indonesia adalah sebuah proyek besar. Bukan karena nilai-nilai kebangsaan, melainkan untuk dikeruk sampai habis" menjadi refleksi dari kondisi yang cukup ironis di negeri ini.
Politik Sebagai Mesin Kepentingan Pribadi
Politik di Indonesia kerap dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk melayani kepentingan publik. Partai-partai politik dan para politisi seringkali terlibat dalam pertarungan kekuasaan yang penuh kepentingan ekonomi. Bagi mereka, jabatan politik bukanlah alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, melainkan instrumen untuk mengakumulasi kekayaan pribadi atau memperkuat jaringan kekuasaan.
Alih-alih melaksanakan mandat rakyat, banyak politisi yang memanfaatkan posisi mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan publik. Proyek-proyek besar pemerintah, seperti infrastruktur atau kebijakan ekonomi, sering kali didorong bukan karena urgensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, tetapi lebih karena potensi keuntungan ekonomi bagi segelintir elite politik dan pengusaha yang terkait.
Eksploitasi Sumber Daya Alam: Menambah Ketimpangan
Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah eksploitasi sumber daya alam. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, tambang, dan hutan, sering kali menjadi sasaran empuk para politisi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Proyek tambang atau pembalakan hutan ilegal misalnya, terus dilakukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan dalam rangkaian kebijakan politik semacam ini sering kali tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat. Sumber daya yang habis dikeruk, baik itu tambang, hutan, atau pasir laut, justru meninggalkan kerusakan ekologis yang parah, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir elit. Akibatnya, masyarakat lokal yang seringkali bergantung pada sumber daya alam justru semakin terpinggirkan.
Proyek Politik: Jalan menuju Kekuasaan dan Kekayaan
Fenomena di mana politikus memandang negara sebagai proyek yang siap dikeruk juga mencerminkan kenyataan bahwa banyak dari mereka hanya memanfaatkan kekuasaan politik sebagai jalan menuju kekayaan. Sistem politik yang sarat dengan praktik korupsi dan kolusi membuka celah bagi penguasaan sumber daya ekonomi oleh para pejabat publik yang haus kekuasaan. Dengan kekuasaan di tangan, mereka dapat mengendalikan berbagai proyek, mulai dari pengadaan barang hingga kontrak pemerintah yang bernilai triliunan rupiah.
Dalam banyak kasus, para politisi terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan pengalihan anggaran publik untuk proyek-proyek pembangunan yang diwarnai dengan praktik mark-up atau suap. Alhasil, proyek yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat justru menjadi sumber keuntungan pribadi yang merugikan rakyat.
Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?
Dari fenomena ini, jelas bahwa kelompok yang diuntungkan dari "proyek besar" ini adalah para politisi, pengusaha besar, dan elite ekonomi yang terhubung dengan kekuasaan. Mereka mendapatkan akses eksklusif ke sumber daya negara dan memanfaatkannya untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Sementara itu, pihak yang paling dirugikan tentu adalah masyarakat luas. Mereka tidak hanya kehilangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, tetapi juga hak atas pelayanan publik yang layak. Pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi sumber penderitaan karena dana publik dialihkan untuk kepentingan segelintir orang. Bahkan, banyak masyarakat yang harus menghadapi penggusuran, hilangnya lahan, atau bencana lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan.
Perlu Kesadaran Kebangsaan
Kutipan dari Tempo ini seharusnya menjadi cermin bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali pada tujuan awal berpolitik, yaitu melayani rakyat. Indonesia bukanlah ladang yang hanya bisa dieksploitasi, melainkan tanah air yang harus dijaga dan dirawat demi generasi mendatang. Perlu ada kesadaran bersama bahwa kebijakan politik harus didorong oleh nilai-nilai kebangsaan, bukan hanya oleh kepentingan sempit kelompok atau individu.
Jika para politisi terus memandang Indonesia sebagai proyek untuk dikeruk, maka masa depan negara ini akan semakin terancam. Sumber daya alam yang habis, sistem pemerintahan yang korup, dan ketidakadilan sosial akan terus menjadi masalah yang menggerogoti fondasi bangsa.
Sebaliknya, dengan mengedepankan semangat kebangsaan dan kepentingan rakyat, politik bisa menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, menciptakan keadilan, dan menjaga keberlanjutan alam. Saatnya bagi politisi untuk berhenti memandang Indonesia sebagai proyek pribadi, dan mulai melihatnya sebagai tanah air yang harus dipertahankan.