Penindasan Kebijakan Cukai Rokok dan PPN: Beban Berat untuk Rakyat Kecil
Di sudut-sudut desa di Indonesia, pemandangan ini semakin lazim: orang-orang menghisap rokok dengan merek yang tidak jelas, yang sering kali merupakan rokok ilegal. Fenomena ini mencerminkan betapa beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung rakyat kecil akibat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Cukai Rokok yang Mencekik
Pemerintah Indonesia memberlakukan tarif cukai rokok yang sangat tinggi, mencapai 67%. Kebijakan ini disebut-sebut bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Alih-alih berkurangnya konsumsi rokok, rakyat kecil justru beralih ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih terjangkau. Rokok-rokok ini tidak hanya membahayakan kesehatan karena kualitasnya yang tidak terjamin, tetapi juga mematikan secara perlahan. Ironisnya, kebijakan ini terasa seperti pembunuhan perlahan terhadap rakyat kecil yang tidak mampu membeli rokok bermerk.
Pemerintah beralasan bahwa cukai rokok yang tinggi adalah langkah progresif untuk mengendalikan perilaku merokok. Namun, fakta menunjukkan bahwa cukai tinggi lebih terasa sebagai penindasan terhadap masyarakat kecil, sementara perusahaan rokok besar tetap mendapatkan keuntungan besar. Rakyat kecil, yang memiliki penghasilan terbatas, harus memilih antara mengeluarkan uang lebih untuk rokok bermerk atau membeli rokok ilegal yang lebih murah tetapi tidak aman.
PPN 11%: Beban Tambahan yang Memberatkan
Tidak cukup dengan cukai rokok, pemerintah juga menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% sejak 2022. Kebijakan ini semakin memperburuk keadaan rakyat kecil. Banyak rakyat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, apalagi jika harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi.
Di desa-desa, penghasilan sebesar Rp 2 juta sering dianggap besar oleh para pengusaha lokal. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pekerja, angka tersebut jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kenaikan PPN ini hanya menambah penderitaan mereka, mengurangi daya beli, dan mencederai kesejahteraan rakyat kecil.
Realitas yang Membagongkan
Kebijakan fiskal seperti kenaikan cukai rokok dan PPN seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat kecil seperti ditindas oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Alih-alih menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, kebijakan ini hanya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.
Pemerintah perlu menyadari bahwa kebijakan yang mereka buat berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil. Alih-alih menaikkan cukai rokok dan PPN, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, akses kesehatan, dan penghapusan beban rakyat.
Kesimpulan
Kebijakan cukai rokok sampai 67% dan PPN 11% mencerminkan ketimpangan kebijakan yang memberatkan rakyat kecil. Di saat mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan penghasilan yang terbatas, pemerintah justru menambah beban mereka melalui kebijakan yang terasa tidak adil. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, mereka harus mulai mendengar suara rakyat kecil dan menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan mereka.
Semoga pemerintah dapat segera menyadari hal ini dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Jangan biarkan rakyat kecil terus-menerus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.